Transaksi QRIS Tembus Rp1,12 Kuadriliun
Pembayaran digital lewat QRIS makin tak terbendung. Sepanjang semester I-2026, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencatat total 12,55 miliar transaksi dengan nilai tembus sekitar Rp1,12 kuadriliun.
Angka tersebut meroket 93,92 persen secara tahunan (year-on-year). Hingga pertengahan 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta orang dengan total 44,86 juta merchant yang memakai metode pindai QR.
Yang paling membanggakan, sekitar 96,68 persen dari puluhan juta merchant tersebut adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi pembayaran benar-benar merata hingga ke ekonomi kerakyatan, dari kafe hingga pedagang kaki lima.
BI Dorong UMKM Tercatat Lewat QRIS
Bank Indonesia terus mendorong pelaku UMKM mengadopsi digitalisasi pembayaran agar aktivitas usaha lebih tercatat dan terukur, sekaligus meningkatkan kelayakan mereka memperoleh pembiayaan.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan salah satu tantangan UMKM adalah pencatatan keuangan yang belum memadai, sementara perbankan menghadapi asimetri informasi saat menilai kelayakan calon penerima pembiayaan.
Karena itu BI mendorong penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS agar transaksi UMKM tercatat dan menghasilkan data yang bisa dimanfaatkan untuk penilaian kelayakan pembiayaan. BI juga meluncurkan MDR QRIS 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000 mulai Oktober 2026.
QRIS Antarnegara Meluas, Kredit UMKM Tertinggal
Salah satu kunci visi besar digitalisasi adalah perluasan konektivitas pembayaran lintas negara atau QRIS antarnegara. Layanan ini sudah bisa dipakai untuk transaksi di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Dalam waktu dekat jaringan ini akan diperluas menjangkau Hong Kong dan Timor-Leste. Terobosan ini membuka jalan bagi UMKM lokal untuk go international tanpa ribet urusan tukar mata uang.
Meski begitu, BI mencatat pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal: pada Juli 2026 hanya tumbuh 1,62 persen yoy, jauh di bawah total kredit perbankan yang tumbuh 13,58 persen. Rasio kredit bermasalah UMKM pun berada di kisaran 4,5-5,6 persen, lebih tinggi dari NPL perbankan nasional 2,09 persen.
Analis Kebijakan Ahli Utama Kemenko Perekonomian Rizal Edwin menilai digitalisasi tidak boleh berhenti pada urusan transaksi. Menurut dia, konektivitas digital harus menjadi penggerak produktivitas, perdagangan, investasi, inklusi, dan daya saing ekonomi Indonesia.
